Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) selekasnya mempererat ketentuan pelaksana fintech peer-to-peer lending atau fintech lending. Ini supaya tidak lagi terdapat debitur yg dapat ajukan & mendapatkan utang lebih satu acara tanpa menyaksikan kekuatan bayarnya.
Direktur Penataan Hal anugerah izin dan Pemantauan Fintech OJK Tris Yulianta menyebutkan, kekuatan ekonomi digital & market share pada ekosistem ini akbar sekali & jadi keberhasilan dan kesinambungan P2PL. Tetapi beliau mengaku jika borrower masih menyalahkan tingginya bunga dan ongkos utang, walau sudah diinfokan saat sebelum transaksi usaha.
“Bunga utang P2PL semakin tinggi dibandingkan utang instansi keuangan tradisionil,” katanya, pada Sentul, Kabupaten Bogor, Sabtu (1/5/2021).
Disamping itu, kredit scoring yang cantik sebagai kunci jaga utang. Ada kekuatan turunkan bunga lewat kredit scoring yg lebih tepat perlu keunggulan mekanisme electronic & suport big data & artificial intelelligence yan glebih baik.
Untuk menjawab rintangan itu, ada banyak point primer ketentuan yg bakal dituangkan pada RPOJK baru. Salah satunya penghilangan status registrasi, cuman hal hadiah izin. Kenaikan persyaratan modal disetorkan minimal Rp10 miliar ketetapan syarat ekuitas minimu Rp7,5 miliar (dalam tiga tahun).
“Ada bugar and proper tes pengurus & PSP. Kewajiban pada memberikan dukungan penyelenggaraan P2PL,” ucapnya.
OJK akan mengendalikan agar nir lagi terdapat debitur yg bisa ajukan utang ke lebih satu program. Apa lagi buat debitur yang kekuatan bayarnya terbatatas
“Debitur punyai dua, 3 fintech sejauh pantas dapatkan utang nir jadi kasus. Tetapi generik terjadi keringanan pinjam & tidak sesuai menggunakan kekuatan, akbar pasak daripada tiang. Ada 1 debitur 10 basis,” katanya.
Lantaran itu, buat menghindar ini & sebagai pelindungan customer, OJK merajut kerja sama dengan federasi. Kerja sama ini menciptakan fintech data center.
“Itu berita seperti slipnya perbankan. Ada yg utang ke dua basis akan memahami sudah memiliki utang,” pungkasnya.
Dianya mengharap pada POJK baru nanti, penyelenggaran P2PL mampu sesuaikan pada ketetapan POJK aru. Kompetisi compilance pemakai data personal misalnya PDP apabila sudah ditetapkan.
“Kenaikan keamanan & mitigasi defleksi data personal & kenaikan efektifitas edukasi khalayak terutamanya berkaitan pengetahuan berbisnis secara digital, resiko transkasi P2PL & berkaitan fintech ilegal,” katanya.